TAMIANG LAYANG – Bupati Barito Timur (Bartim) M. Yamin didampingi Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Koramil 04 Kodim 1013 Buntok di Tamiang Layang, Selasa (19/8/2025).
Bupati M. Yamin menegaskan, bahwa pembangunan Koramil ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan pertahanan wilayah, terutama setelah adanya Kodam Tambun Bungai (Kodam XXII) di Palangka Raya yang membawahi Kalteng dan Kalsel.
“Pembangunan Koramil ini nantinya menjadi cikal bakal kantor Kodim di Barito Timur. Ini penting karena daerah kita sudah menjadi daerah lintasan strategis. Kehadiran Kodim akan berdampak positif, baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, maupun mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan, anak-anak Bartim berpeluang bergabung dengan TNI apabila memenuhi syarat,” ujar Bupati, ketika diwawancarai wartawan.
Sementara itu, Dandim 1012 Buntok Kolonel Inf Langgeng Pujut Santoso menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh Pemkab Bartim.
“Tanpa dukungan pemerintah daerah, pembentukan Kodim ini tidak akan terwujud. Kami berkomitmen melayani masyarakat, bersinergi dengan Kapolres dan Forkopimda agar keamanan terjaga sehingga masyarakat lebih nyaman dan sejahtera,” katanya.
Senada, Kapolres Bartim AKBP Eddy Santoso menambahkan bahwa sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemda akan menjaga iklim kamtibmas tetap kondusif sehingga mampu menarik investasi.
“Situasi aman akan menimbulkan kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi di Barito Timur,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Bartim, Rahmad Isnaini, juga menyatakan dukungannya. “Kami dari kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan, agar pembangunan ini tidak hanya menghasilkan output berupa gedung, tetapi juga outcome nyata yang dapat dimanfaatkan TNI dan masyarakat sekitar,” timpalnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bartim, Yumail J. Paladuk, menyampaikan pembangunan Koramil 04 akan berdiri di atas lahan seluas 2,8 hektare dengan desain dua lantai serta 18 unit rumah tipe kopel. Pemkab Bartim mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD 2025, termasuk Rp100 juta untuk perencanaan dan Rp100 juta untuk pengawasan. Proses pengadaan dilakukan melalui e-Katalog.(lia/asa).
3,560 total, 1,434 kali dibaca hari ini
